Komisi XI DPR RI berharap dengan adanya penyelenggaraan Asian Games 2018 di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dapat turut meningkatkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ahmad Hafisz Thohir mengatakan, dengan sektor riil tetap berjalan, jangan sampai rakyat Sumsel tidak bisa mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan Asian Games ini.

“Kami sudah dapat melihat ada peluang ke arah sana. Karena nilai petani turun, kemudian industri-industri juga tidak berkembang, kemudian juga sektor riil belum berjalan dengan baik. Meskipun di Palembang cukup menggembirakan, namun bagaimana dengan 16 Kabupaten Kota yang lain,” kata Hafisz saat pertemuan dengan Kepala BPK Provinsi Sumsel Maman Abdurrahman beserta jajarannya, di Kantor BPK Sumsel, Kamis (15/2/2018).

Politisi F-PAN itu memberikan catatan, pembangunan venue Asian Games di Palembang yang dilaksanakan oleh pelaku kontraktor yang banyak tercatat di Jakarta, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tidak terlalu angkat secara signifikan.

Di sisi lain, Hafisz berharap pembangunan venue Asian Games dapat diaudit oleh BPK. Mengingat kewenangan BPK Provinsi Sumsel hanya bisa mengaudit dana APBD. Audit terhadap penyelenggaran pembangunan venue Asian Games tersebut, tidak dapat dilakukan jika tidak ada arahan dari Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN).

“Kami berharap nantinya akan ada pertemuan dengan BPK Pusat di Jakarta terkait dengan AKN di persoalan Asian Games 2018 tersebut. Kami akan bertemu dengan mereka, untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai itu,” imbuh politisi asal dapil Sumsel itu.

Sementara itu, Kepala BPK Sumsel Maman Abdurrahman menjelaskan alasan mengapa BPK Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat melakukan audit terhadap pembiayaan pembangunan Venue Asean Games 2018. Menurutnya, hal itu dikarenakan pembiayaan pembangunan infrastruktur Venue Asian Games itu dibiayai oleh APBN.

“Dalam hal ini Pemerintah Pusat, melalui Kementerian PUPR dan Kemenpora, hal itu akan diaudit oleh Anggota IV dan Anggota III BPK RI. Ke depan, kami akan bersinergi lagi. Yang pasti kewenangan kami mengaudit yang dari APBD, dan sedang dilakukan audit sekarang,” tutupnya. (ndy/sf)